UU HPP DAN LAPISAN BARU TARIF PPh

UU HPP DAN LAPISAN BARU TARIF PPh

Pada tanggal 29 bulan Oktober 2021 lalu, DPR telah mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). Penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini merupakan instrumen yang sangat dibutuhkan sebagai bagian dari reformasi struktural, administrasi dan kebijakan di bidang perpajakan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia maju. Aturan ini pun akan menjadi tonggak reformasi perpajakan di Indonesia dan menunjukkan keberpihakan bagi UMKM sebagai salah satu pilar penyokong ekonomi Indonesia.

Pakar menilai UU ini hadir dalam momentum yang tepat, dan akan memainkan peranan yang sangat signifikan dalam upaya pemerintah dalam melakukan konsolidasi fiskal. Saat ini APBN mengalami tekanan yang sangat berat sehingga pemerintah harus menghadapi situasi dimana pendapatan negara terkontraksi sangat dalam sementara belanja negara tumbuh signifikan yang berakibat terhadap pelebaran defisit.

Tujuan diterbitkannya UU HPP ini antara lain:

  1. Memperluas basis pajak
  2. Menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hokum
  3. Penguatan administrasi perpajakan
  4. Meningkatkan kepatuhan

Sedangkan pembagian klaster yang ada dalam UU HPP ini adalah:

  1. Klaster KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
  2. Klaster PPh (Pajak Penghasilan)
  3. Klaster PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
  4. Klaster PPS (Program Pengungkapan Sukarela)
  5. Klaster Pajak Karbon
  6. Klaster Cukai

Implementasi UU HPP ini dibagi menjadi beberapa tahap berdasarkan masing-masing klaster pajaknya. Pembagian waktu pemberlakuan kebijakan UU HPP ini adalah sebagai berikut:

No

Klaster Pajak

Waktu Pemberlakuan

1

Perubahan UU KUP

29 Oktober 2021

2

Perubahan UU Cukai

29 Oktober 2021

3

Perubahan UU PPh

Tahun pajak 2022

4

Kebijakan PPS

1 Jan 2022  s.d 30 Jun 2022

5

Perubahan UU PPN

1 April 2022

6

Kebijakan Pajak Karbon

1 April 2022

 

Salah satu perubahan yang ada dalam UU HPP ini yang berlaku paling umum di masyarakat luas adalah adanya lapisan baru penghasilan untuk pengenaan tarif PPh orang pribadi. Perubahan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah dan memberikan sisi keadilan dengan mengenakan tarif lebih besar untuk masyarakat berpenghasilan tinggi.

Berikut tabel perbandingan antara lapisan penghasilan dan pengenaan tarif PPh antara UU PPh sebelumnya dengan UU PPh yang baru:

No

UU PPh Sebelumnya UU PPh Baru
Lapisan Penghasilan Tarif Lapisan Penghasilan

Tarif

1

Rp0 s.d Rp50 juta

5%

Rp0 s.d Rp60 juta

5%

2

Rp50 juta – Rp250 juta

15%

Rp60juta – Rp250 juta

15%

3

Rp250 juta – Rp500 juta

25%

Rp250 juta – Rp500 juta

25%

4

> Rp500 juta

30%

Rp500 juta – Rp5 miliar

30%

5

    > Rp5 miliar

35%

 

Selain itu terdapat pula perubahan yang cukup signifikan dalam klaster pajak PPN, diantaranya:

  1. Penghapusan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN, seperti barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan;
  2. Kenaikan tarif PPN 10% menjadi 11% yang berlaku mulai 1 April 2022 dan akan dinaikkan menjadi 12% berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025;
  3. Pengenaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu.

 

Sumber:

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP)
  2. pajak.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *