IMPLEMENTASI E-BUPOT PPH PASAL 23/26

IMPLEMENTASI E-BUPOT PPH PASAL 23/26

Mulai masa pajak Agustus 2020, Wajib Pajak berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di seluruh Indonesia dan bertindak sebagai pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan/atau Pasal 26, diwajibkan membuat e-Bupot 23/26. Sesuai dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep – 269/PJ/2020 tanggal 10 Juni 2020.

Teknis pemenuhan kewajiban untuk membuat Bukti Pemotongan dan pelaporan SPT PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 pada Keputusan Dirjen Pajak ini merujuk ke PER-04/PJ/2017. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa Bukti Potong diharuskan untuk dibuat dalam bentuk elektronik dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot 23/26 yang tersedia di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Begitu pula dengan penyampaian SPT PPh Masa PPh 23/26 pun harus dilakukan secara elektronik. Hal ini berlaku untuk Wajib Pajak pemotong PPh 23/26 dengan kondisi sebagai berikut:

  1. menerbitkan lebih dari 20 (dua puluh) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam 1 (satu) Masa Pajak;
  2. jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam satu Bukti Pemotongan;
  3. sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik;dan/atau
  4. terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus atau KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.

Dalam Kep – 269/PJ/2020 pun dijelaskan bahwa apabila pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka ketentuan untuk membuat BuktiPemotongan dan kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan PER-04/PJ/2017 pun dinyatakan tetap berlaku.

Hal ini lebih merujuk kepada pemenuhan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) bagi Wajib Pajak dengan kondisi sebagai berikut:

  1. menerbitkan tidak lebih dari 20 (dua puluh) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam satu Masa Pajak; dan
  2. jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan tidak lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap Bukti Pemotongan dalam satu Masa Pajak.

Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) tersebut dapat dilakukan dengan cara:

  1. langsung ke KPP atau KP2KP;
  2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP; atau
  3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP; atau
  4. langsung melalui Layanan Pajak di Luar Kantor (LDK).

Adapun untuk Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) setelah penetapan Keputusan Dirjen Pajak tersebut, maka keharusan membuat Bukti Pemotongan dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 akan berlaku sejak Masa Pajak Wajib Pajak dikukuhkan sebagai PKP.

 

Sumber:

  1. Kep-269/PJ/2020
  2. PER – 04/PJ/2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *