Pemerintah Usulkan Jasa Keuangan dan Asuransi di Kenakan Pajak
Pemerintah Usulkan Jasa Keuangan dan Asuransi di Kenakan Pajak

Pemerintah Usulkan Jasa Keuangan dan Asuransi di Kenakan Pajak

Pemerintah Usulkan Jasa Keuangan dan Asuransi di Kenakan Pajak

Pemerintah mengusulkan agar jasa keuangan dan asuransi dikecualikan dari daftar jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Konsekuensinya, pembiayaan, tabungan, dan investasi di sektor keuangan yang selama ini bebas pajak berpotensi dikenakan PPN. Ini adalah salah satu dari sekian banyak upaya pemerintah untuk mendongkrak penerimaan pajak, seperti yang kita ketahui bersama, hampir tidak pernah optimal setiap tahun. Bahkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara terbuka mengakui sejauh ini baru mampu memungut 65,38% dari total PPN yang seharusnya dipungut. C-efisiensi rasio PPN rendah karena terlalu banyak pembebasan barang dan jasa yaitu fasilitas pembebasan PPN atau tidak dipungut, dan tarif PPN 10% dianggap terlalu rendah.

Jasa keuangan dan asuransi kemudian ditargetkan untuk dikenakan pajak karena termasuk dalam sektor usaha yang memiliki kontribusi yang tidak seimbang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan PPN dalam negeri. Sebenarnya, jika usulan pemerintah itu disahkan DPR, belum tentu bisa menyelesaikan krisis penerimaan negara. Bukan tidak mungkin kebijakan ini akan mengarah pada persoalan yang lebih kompleks. Sebelum membedah potensi masalah baru yang mungkin muncul, mari kita lihat kembali kebijakan PPN Indonesia dan alasan mengapa jasa keuangan dikategorikan sebagai Jasa Tidak Kena Pajak. Sejak awal diberlakukannya PPN pada tahun 1985 hingga sekarang, Indonesia telah mengadopsi sistem PPN Eropa karena penerapannya yang relatif sederhana. Metode yang digunakan adalah metode subtraktif tidak langsung atau metode invoice atau kredit. Sederhananya, PPN harus dibayar dan dihitung berdasarkan PPN keluar dikurangi PPN masuk.

Mengenai jasa keuangan atau pembiayaan, pada umumnya Uni Eropa mengecualikan jasa keuangan dari objek PPN. Alasannya, seperti yang dijelaskan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), cukup sulit untuk mengenakan pajak atas transaksi jasa keuangan atau pembiayaan. Terutama dalam mengidentifikasi nilai jasa intermediasi dan jasa keuangan lainnya dengan imbalan implisit, seperti jasa penghimpunan dana masyarakat, jasa perkreditan (pembiayaan), jasa anjak piutang, jasa kartu kredit, dan jasa asuransi risiko. David Williams (Thuronyi, 1996) menjelaskan alasan Uni Eropa untuk membebaskan jasa keuangan dari PPN: (1) menghindari kerepotan administratif; (2) menghindari kesulitan dalam mengidentifikasi nilai tambah jasa intermediasi dana atau nilai tambah suatu transaksi; dan (3) menghindari kesulitan mengidentifikasi imbalan jasa keuangan dari beban bunga sebagai nilai waktu dari uang, keuntungan bisnis, dan biaya lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Uni Eropa mengamanatkan negara-negara anggotanya untuk membebaskan PPN atas berbagai jasa keuangan seperti pinjaman; akun bank; dan transaksi uang, saham, dan obligasi (termasuk asuransi). Kecuali untuk layanan berbasis biaya eksplisit yang disediakan oleh lembaga keuangan yang masih dikenakan pajak, seperti layanan penasihat keuangan dan penyewaan brankas.

Sumber: https://mucglobal.com/en/news/2600/vat-on-financial-services-dualism-in-economic-inclusion-policy?from=hl

Leave a Reply

Your email address will not be published.