SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK)
SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK)

SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK)

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak biasanya berisi konfirmasi atas dugaan belum terpenuhinya kewajiban pajak. Dengan begitu, dapat dilakukan pembetulan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

KPP mengirimkan SP2DK melalui pos, jasa ekspedisi, atau faksimili kepada WP atau menyampaikannya secara langsung melalui kunjungan (visit) atau melalui daring (video conference).

Sebelum menjawab atau memberikan konfirmasi atas SP2DK yang diterima, WP terlebih dahulu melakukan identifikasi isi dari SP2DK tersebut dengan mengecek data atau keterangan yang diberikan pada SP2DK. Apakah data atau keterangan yang tecantum telah sesuai atau tidak dengan kondisi pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah WP lakukan sebelumnya. Jika memang dirasa terdapat hal-hal yang kurang jelas dan memerlukan informasi lebih lanjut, maka WP dapat menghubungi kontak Account Representative (AR) yang disediakan dan tercantum dalam SP2DK tersebut.

Setelah isi SP2DK teridentifikasi, maka WP dapat menyampaikan tanggapan berdasarkan kondisi yang sesungguhnya. Tanggapan ini dapat diberikan WP dalam 2 (dua) cara, yaitu secara langsung maupun tertulis.

Untuk penyampaian tanggapan secara langsung, perlu diperhatikan beberapa hal berikut:

  1. Berdasarkan SP2DK, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan secara langsung kepada Account Representative (AR)/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan pada saat dilakukan Kunjungan (Visit), atau dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak;
  2. Dalam hal Wajib Pajak memberikan penjelasan melalui telepon atau alat komunikasi lainnya, AR meminta kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan penjelasan secara tertulis atau melalui tatap muka langsung;
  3. Wajib Pajak memberikan tanggapan secara langsung dengan mengakui atau menyanggah kebenaran data dengan disertai bukti atau dokumen pendukung;
  4. AR harus menuangkan tanggapan Wajib Pajak dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak (selanjutnya disebut BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan);
  5. Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan maka AR membuat Berita Acara Penolakan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak (selanjutnya disebut BA Penolakan Permintaan Penjelasan);
  6. Berdasarkan BA Penolakan Permintaan Penjelasan, AR memberikan rekomendasi tindak lanjut antara lain usulan atau tindakan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang dituangkan dalam LHP2DK;
  7. Dalam hal Wajib Pajak bersedia menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan maka AR melanjutkan kegiatan penelitian dan analisis atas kebenaran data yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Sedangkan untuk penyampaian tanggapan secara tertulis, perlu diperhatikan beberapa hal berikut:

  1. Berdasarkan SP2DK, Wajib Pajak dapat memberikan tanggapan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
  2. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan permintaan data dan/atau keterangan melalui telepon, AR menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak menyampaikan tanggapan permintaan data dan/atau keterangan secara tertulis atau dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak;
  3. Tanggapan secara tertulis dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara:
    • Wajib Pajak menyampaikan SPT atau SPT pembetulan untuk melaporkan Data dan/atau Keterangan sesuai dengan permintaan penjelasan dalam SP2DK, atau
    • Wajib Pajak menyampaikan penjelasan tertulis yang mengakui atau menyanggah kebenaran Data dan/atau Keterangan disertai dengan bukti dan/atau dokumen pendukung.
  4. AR melakukan penelitian dan analisis atas kebenaran Data dan/atau Keterangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam tanggapan secara tertulis tersebut.

Penyampaian tanggapan terkait SP2DK paling lambat dilakukan 14 hari setelah tanggal kirim atau disampaikannya SP2DK oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tanggal dikirim SP2DK adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir, atau tanggal faksimili. Dan jika dalam jangka waktu tersebut WP tidak kunjung memberikan tanggapan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang menentukan salah satu dari 3 (tiga) keputusan atau tindakan, yaitu:

  1. memberikan perpanjangan jangka waktu permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan tertentu;
  2. melakukan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak; atau
  3. mengusulkan agar terhadap Wajib Pajak dilakukan verifikasi, pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jika WP membutuhkan pelayanan perpajakan dari KPP, dapat langsung menghubungi melalui telepon dan/atau email pajak KPP yang daftarnya dapat dilihat di www.pajak.go.id/unit-kerja.

 

Sumber:

  1. SE-39/PJ./2015
  2. Pajak.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published.