022-2013163

saiauditor@upi.edu

Senin-Jumat 8:00AM–3:30PM

Penggunaan NIK untuk Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP pada Faktur Pajak

Baik sebelum maupun setelah disahkan, UU Nomor 11 Tahun 2020 atau yang lebih dikenal dengan UU Cipta Kerja menimbulkan banyak pro dan kontra. UU ini mengubah beberapa UU atau peraturan lainnya dalam berbagai bidang, salah satunya adalah dalam bidang perpajakan. Perubahan-perubahan yang ada dirasa masyarakat cenderung berpihak atau menguntungkan para pemberi kerja. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, kita tetap harus memahami secara menyeluruh apa isi dan perubahan yang ada pada UU tersebut, sehingga kita dapat menilai secara objektif relevansi perubahan tersebut dan manfaatnya untuk kelancaran dan kemajuan aktivitas kerja, ketenagakerjaan dan perekonomian di Indonesia ke depannya.

Diantara perubahan-perubahan peraturan di bidang perpajakan yang ada, termasuk di antaranya perubahan ketentuan standar identitas yang digunakan dalam dokumen perpajakan transaksi penyerahan Barang/Jasa kena pajak, yaitu Faktur Pajak. Pada pasal 13 ayat 5 huruf b UU PPN pada UU 11/2020, dijelaskan bahwa identitas pembeli BPK/penerima JKP yang tercantum pada Faktur Pajak minimal meliputi :

  1. Nama, alamat, dan NPWP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
  2. Nama dan alamat, dalam hal pembeli BKP/penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU mengenai PPh.

Hal ini berubah dari aturan sebelumnya yang menjelaskan bahwa dalam Faktur Pajak mengharuskan tercantumnya identitas pembeli BKP/penerima JKP paling sedikitnya berupa nama, alamat, dan NPWP. Perubahan ini didasarkan untuk memberikan kepastian hokum dalam penerbitan Faktur Pajak sehingga dapat mengakomodir pembeli yang belum memiliki NPWP, serta dapat mendukung transaksi perdagangan eceran yang sudah mengalami perubahan ke dalam era digital.

Dukungan terhadap kemudahan transaksi di era digital maupun PKP pedagang eceran pun ditunjukkan dengan ditambahkannya 1 ayat baru pada UU PPN, yaitu pasal 13 ayat 5a. Dimana PKP pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual apabila penyerahan BKP/JKP tersebut dilakukan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir. Rincian dari ayat tambahan ini akandiatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Menurut DJP, peraturan baru mengenai pencantuman NIK pada Faktur Pajak ini dapat menjadi awal mula penerapan sistem Single Identity Number (SIN) yaitu penggunaan satu nomor identitas yang terintegrasi untuk segala kebutuhan dokumen dalam segala bidang dan kepentingan seperti identitas kesehatan, ketenagakerjaan, transaksi jual beli, dll. Meskipun pembentukan SIN ini merupakan pekerjaan berat, tetap harus dikerjakan baik setahap demi setahap, salah satu tahapannya adalah dengan pencantuman NIK pada Faktur Pajak tersebut.

 

Sumber :

  1. UU PPN
  2. UU 11 Tahun 2020
  3. org
  4. ddtc.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Inilah Hak-Hak dan Kewajiban ASN Yang Direkrut Melalui Jalur PPPK

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (tautan: PP Nomor 49 Tahun 2018) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 22 November 2018 juga