022-2013163

saiauditor@upi.edu

Senin-Jumat 8:00AM–3:30PM

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak dan Tarif Bunga atas Imbalan Bunga Periode Desember 2020

Dengan adanya UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hal ini yang mendorong ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.010/2020 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga dengan sistem penetapa tarif dasar per bulan. Hal tersebut hanya satu dari sekian banyak perubahan UU KUP dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja. Ketentuan tersebut merubah sistem tarif yang sebelumnya tetap (flat rate) sebesar 2% per bulan, menjadi berbeda-beda tiap bulannya karena mengacu pada suku bunga acuan yang ditetapkan menteri keuangan ditambah uplift factor dari masing-masing pasal dan dibagi 12 (bulan). Uplift factor tersebut mulai dari 0% sampai dengan 15% tergantung pada tingkat kesalahan wajib pajak dan tersebar pada beberapa pasal.

 

Sebagai penerapan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, maka sejak November lalu telah diberlakukan variasi tarif sanksi administrasi dan imbalan bunga. Dan terbaru, pada tanggal 30 November 2020 lalu, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KM.10/2020 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Desember 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2020. Ketentuan ini menetapkan tarif-tarif sanksi administrasi dan imbalan bunga yang berlaku sejak 1 Desember s.d. 31 Desember 2020, yaitu sebagaimana rincian di bawah ini:

  1. Sanksi Administrasi

No

Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Tarif bunga per bulan

1 Pasal 19 ayat (1) SKPKB atau SKPKB tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, tapi pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar. (Bunga Penagihan)

0,53%

(nol koma lima tiga persen)

Pasal 19 ayat (2) Wajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak (Angsuran /penundaan pembayaran pajak)
Pasal 19 ayat (3) Wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang (Kurang Bayar penundaan penyampaian SPT Tahunan)
2 Pasal 8 ayat (2) Kurang Bayar Pembetulan SPT Tahunan atau SPT Masa

0,94%

(nol koma Sembilan empat persen)

Pasal 8 ayat (2a) Wajib pajak membetulkan sendiri SPT Masa (sebelum pemeriksaan) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar
Pasal 9 ayat (2a) Terlambat melakukan penyetoran PPh Masa
Pasal 9 ayat (2b) Terlambat melakukan penyetoran PPh Tahunan/PPh Pasal 29
Pasal 14 ayat (3) Penerbitan STP oleh DJP akibat:

a.      PPh yang tidak/kurang bayar;

b.      Berdasarkan hasil penelitian, ada pajak yang kurang dibayar akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

3 Pasal 8 ayat (5) Pengungkapan ketidakbenaran SPT setelah pemeriksaan tetapi belum diterbitkan surat ketetapan pajak (SKP)

1,36%

(satu koma tiga enam persen)

4 Pasal 13 ayat (2) SKPKB terbit karena pajak yang terutang tidak/kurang dibayar akibat dari hal-hal yang diatur pada Pasal 13 ayat 1 huruf (a) sampai dengan (e) UU KUP

(Sanksi SKPKB)

1,78%

(satu koma tujuh delapan persen)

Pasal 13 ayat (2a) SKPKB terbit karena PKP belum melakukan penyerahan, tetapi telah menerima pengembalian/telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN

 

Tarif bunga sanksi administrasi di atas berkisar antara 0,53% sampai dengan 1,78%, tarif ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tarif periode sebelumnya (bulan November) yang berkisar 0,57% sampai dengan 1,82%.

 

 

2. Imbalan Bunga

Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tarif bunga per bulan
Pasal 11 ayat (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan sejak permohonan

0,53%

(nol koma lima tiga persen)

Pasal 17B ayat (3) SKPLB terlambat diterbitkan setelah 1 bulan jangka waktu berakhir
Pasal 17B ayat (4) SKPLB diterbitkan karena pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan :

a.      Tidak dilanjutkan penyidikan

b.      Dilanjutkan penyidikan, tetapi tidak ada penuntutan tindak pidana perpajakan; atau

c.      Dilanjutkan penyidikan dan penuntutan tindak pidana perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas.

Pasal 27B ayat (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pengajuan keberatan, permohonan banding, atau peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya.

 

 

Tarif bunga pemberian imbalan di atas lebih rendah jika dibandingkan dengan tarif pada periode sebelumnya (bulan November) yaitu 0,57%.

 

 

Sumber :

  1. UU Cipta Kerja
  2. KMK 52/KM.10/2020
  3. news.ddtc.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

TATA CARA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 05/PJ/2017 Tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik, saat ini transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik dapat dilakukan melalui Bank/Pos

Stimulus Ekonomi untuk Menangani Dampak COVID-19

Sejak merebaknya berita terdapat dua warga di Indonesia yang diketahui positif terjangkit virus corona atau yang sekarang lebih dikenal dengan Covid-19 pada awal maret lalu, pemerintah telah mengambil beberapa langkah