022-2013163

saiauditor@upi.edu

Senin-Jumat 8:00AM–3:30PM

Skema Perhitungan Tarif Bunga Sanksi Administrasi Perpajakan – UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan

Dengan adanya UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hal ini yang mendorong ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.010/2020 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga dengan sistem penetapan tarif dasar per bulan. Hal tersebut hanya satu dari sekian banyak perubahan UU KUP dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja. Ketentuan tersebut merubah sistem tarif yang sebelumnya tetap (flat rate) sebesar 2% per bulan, menjadi berbeda-beda tiap bulannya karena mengacu pada suku bunga acuan yang ditetapkan menteri keuangan ditambah uplift factor dari masing-masing pasal dan dibagi 12 (bulan). Uplift factor tersebut mulai dari 0% sampai dengan 15% tergantung pada tingkat kesalahan wajib pajak dan tersebar pada beberapa pasal, dengan rincian sebagai berikut :

No

Jenis Pajak Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Uplift

1 Self Assessment a.      Bunga Penagihan – Pasal 19 ayat (1)

b.      Angsuran/penundaan pembayaran – Pasal 19 ayat (2)

c.      KB penundaan SPT Tahunan – Pasal 19 ayat (3)

0%

2 Self Assessment a.      KB pembetulan SPT – Pasal 8 ayat (2) dan (2a)

b.      Terlambat Bayar – Pasal 9 ayat (2a) dan (2b)

c.      PPh Tahunan berjalan tidak/kurang dibayar akibat salah tulis/hitung – Pasal 14 ayat (3)

5%

3 Self Assessment Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT – pasal 8 ayat (5)

10%

4 Official Assessment a.      Sanksi SKPKB – pasal 13 ayat (2)

b.      Pengembalian PM dari PKP yang tidak berproduksi – pasal 13 ayat (2a)

15%

 

Sebagai penerapan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, maka sejak November ini telah diberlakukan variasi tarif sanksi administrasi dan imbalan bunga. Ketentuan ini menetapkan tarif-tarif sanksi administrasi dan imbalan bunga yang berlaku untuk bulan November 2020, yaitu sebagaimana rincian di bawah ini:

  1. Sanksi Administrasi

No

Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Tarif bunga per bulan

1 Pasal 19 ayat (1) SKPKB atau SKPKB tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, tapi pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar. (Bunga Penagihan)

0,57%

(nol koma lima tujuh persen)

Pasal 19 ayat (2) Wajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak (Angsuran /penundaan pembayaran pajak)
Pasal 19 ayat (3) Wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang (Kurang Bayar penundaan penyampaian SPT Tahunan)
2 Pasal 8 ayat (2) Kurang Bayar Pembetulan SPT Tahunan atau SPT Masa

0,99%

(nol koma sembilan sembilan persen)

Pasal 8 ayat (2a) Wajib pajak membetulkan sendiri SPT Masa (sebelum pemeriksaan) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar
Pasal 9 ayat (2a) Terlambat melakukan penyetoran PPh Masa
Pasal 9 ayat (2b) Terlambat melakukan penyetoran PPh Tahunan/PPh Pasal 29
Pasal 14 ayat (3) Penerbitan STP oleh DJP akibat:

a.      PPh yang tidak/kurang bayar;

b.      Berdasarkan hasil penelitian, ada pajak yang kurang dibayar akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

3 Pasal 8 ayat (5) Pengungkapan ketidakbenaran SPT setelah pemeriksaan tetapi belum diterbitkan surat ketetapan pajak (SKP)

1,40%

(satu koma empat nol persen)

4 Pasal 13 ayat (2) SKPKB terbit karena pajak yang terutang tidak/kurang dibayar akibat dari hal-hal yang diatur pada Pasal 13 ayat 1 huruf (a) sampai dengan (e) UU KUP

(Sanksi SKPKB)

1,82%

(satu koma  delapan dua persen)

Pasal 13 ayat (2a) SKPKB terbit karena PKP belum melakukan penyerahan, tetapi telah menerima pengembalian/telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN

 

 

 

2. Imbalan Bunga

Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Tarif bunga per bulan

Pasal 11 ayat (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan sejak permohonan

0,57%

(nol koma lima tujuh persen)

Pasal 17B ayat (3) SKPLB terlambat diterbitkan setelah 1 bulan jangka waktu berakhir
Pasal 17B ayat (4) SKPLB diterbitkan karena pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan :

a.      Tidak dilanjutkan penyidikan

b.      Dilanjutkan penyidikan, tetapi tidak ada penuntutan tindak pidana perpajakan; atau

c.      Dilanjutkan penyidikan dan penuntutan tindak pidana perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas.

Pasal 27B ayat (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pengajuan keberatan, permohonan banding, atau peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya.

 

 

 

 

Sumber :

  1. UU Cipta Kerja
  2. KMK 540/KMK.010/2020
  3. ortax.org
  4. news.ddtc.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Dasar-Dasar Perencanaan

Perencanaan melibatkan pendefinisian tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan itu, dan pengembangan rencana untuk mengintegrasikan serta mengoordinasikan kegiatan kerja mereka. Perencanaan berhubungan dengan hasil akhir (apa) dan sarana (bagaimana).

Bijaksana, Pentingkah?

Apa yang dimaksud dengan bijaksana? Secara umum, arti bijaksana adalah sikap seseorang yang selalu bertindak berdasarkan akal sehat dan logis sehingga dapat bersikap tepat dalam menghadapi setiap keadaan dan peristiwa. Pendapat lain

Sumber-sumber Hukum

Sumber-Sumber Hukum Pada hakikatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukum. Dimanakah kita dapat menemukan hukum? Dimanakan hakim dapat mencari atau menemukan hukumnya yang