Kompetensi Pegawai: The Right Man On The Right Job?
Kompetensi Pegawai: The Right Man On The Right Job?

Kompetensi Pegawai: The Right Man On The Right Job?

Penerapan konsep  the right man on the right place (orang yang benar ada ditempat yang benar) merupakan salah satu tujuan mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan tentu wajib hukumnya berdasarkan kompetensi yang dimiliki dengan filosofi “The Right Man on The Right Place/Job” yaitu mendudukan PNS yang tepat pada tempatnya atau jabatan yang tepat pula. Karena menempatkan PNS sesuai kompetensi yang dimiliknya akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Program penataan organisasi dalam lingkup instansi pemerintah, termasuk penempatan PNS dalam jabatan struktural pada esensinya merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan ‘good govermance’ dan ‘clean government’ di suatu pemerintahan, yang bertumpu pada reformasi organisasi, sumber daya manusia dan manajemen birokrasi.

Maka dibentuknya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), dalam penerapan konsep  the right man on the right place.  Sebagaimana harapan UU ASN  fokus kerja KASN titik beratnya pada bagaimana penerapan sistem merit, yakni penempatan aparatur sipil negara berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Hal ini untuk menghindari penyakit birokrasi yang sering ditemui adalah jual beli jabatan atau beli kucing dalam karung. Juga, upaya untuk meningkatkan profesionalisme para ASN, dan seleksi terbuka pegawai merupakan solusi untuk mengurangi risiko pemilihan pegawai yang kurang baik. Selain itu, penempatan jabatan pimpinan tinggi merupakan jabatan yang strategis sehingga harus dijaga profesionalitasnya, dengan memiliki kemampuan yang besar untuk memengaruhi bawahan dan orang-orang di sekitarnya agar tidak disalahgunakan kepentingan sesaat.

Ironis fenomena realitanya saat ini, tahun 2018 saja terdapat Kepala Daerah yang terbelit kasus hukum jumlahnya cukup banyak terkena operasi tangkap tangan (OTT). Tahun 2018 ada 15 kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Umumnya kepala daerah yang terbelit kasus hukum adalah karena penyalahgunaan kekuasaan sehingga penerapan konsep  the right man on the right place menjadi dilema. Banyaknya jumlah kepala daerah yang terbelit hukum, menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang rendah. Selain itu, terdapat persoalan juga dari aspek penegakan hukumnya, masih ada penegak hukum yang runcing ke bawah, tapi tumpul ke atas.

Setiap manusia memiliki keunikannya masing-masing. Karakter yang berbeda satu dengan yang lain membuat mereka tidak bisa diseragamkan. Ketika memasuki topik pembicaraan soal teamwork, pembagian kerja berdasarkan kemampuan mereka mutlak diperlukan. Untuk mencapai tujuannya dan menghindari kesalahan pengelolaan Sumber daya manusia (SDM), maka diperlukan prinsip the right man in the right place. Dalam pengertian yang sederhana, the right man in the right place adalah menempatkan orang sesuai keahliannya. Suatu tim akan mampu bergerak lebih cepat kalau orang di dalamnya mengurusi hal-hal sesuai keahliannya. Prinsip “The Right Man on the Right Place” sangat populer di dunia manajemen. Penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat menjadi kunci sukses sebuah organisasi atau perusahaan.

Bagi umat Islam tidaklah asing dengan prinsip semacam itu. Pasalnya, lebih dari 14 abad silam, ajaran Islam sudah mewanti-wanti agar umatnya menyerahkan suatu masalah kepada ahlinya (the right man). Jika tidak, tunggulah kehancurannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Jika amanah disia-siakan, tunggulah saat kehancuran”. Sahabat bertanya: “Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu ?” Rasul menjawab: “Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya” (HR Bukhari).

Dengan adanya prinsip orang yang tepat ditempat yang tepat (the right man in the right place) akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran dan efesiensi kerja. Pembagian kerja yang baik merupakan kunci bagi penyelengaraan kerja. kecerobohan dalam pembagian kerja akan berpengaruh kurang baik dan mungkin menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan, oleh karena itu, seorang manajer yang berpengalaman akan menempatkan pembagian kerja sebagai prinsip utama yang akan menjadi titik tolak bagi prinsip-prinsip lainnya.

 

Sumber: PusBangASN

Leave a Reply

Your email address will not be published.