Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Pada istilah perpajakan, dikenal kalimat System Self Assesment atau Sistem Penilaian Mandiri. Hal ini dimaksudkan dengan adanya sistem tersebut Pemerintah mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan perhitungan pajak, Wajib Pajak perlu memperhatikan tarif pajak sesuai dengan subjek dan objek masing-masing jenis pajak. Setelah melakukan perhitungan, Wajib Pajak harus membayar atau menyetorkan jumlah pajak yang terhutang sesuai perhitungan sendiri tersebut secara elektronik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 05/PJ/2017 Tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Pembayaran melalui sistem elektronik ini dilakukan menggunakan Sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sistem elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menerbitkan dan mengelola Kode Billing yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik.

Setelah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak akan menginput data penyetoran seperti tanggal penyetoran, jumlah pajak yang dibayarkan, serta Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) pada aplikasi e-SPT untuk keperluan pelaporan. Langkah terakhir adalah Wajib Pajak melakukan pelaporan pajak secara elektronik melalui sistem e-filling Dirjen Pajak, ataupun secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar maupun melalui Pos.

Baik penyetoran maupun pelaporan pajak harus dilakukan oleh Wajib Pajak dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk menghidari penyimpangan kewajiban perpajakan yang menimbulkan konsekuensi berupa sanksi administrasi baik pengenaan bunga maupun denda yang harus dibayar sesuai dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh KPP.

Berikut adalah batas waktu jatuh tempo penyetoran dan pelaporan untuk masing-masing jenis perpajakan sesuai dengan transaksi terkait:

 

No.

Jenis Pajak Batas Penyetoran

(Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014)

Batas Pelaporan

(Undang Undang di bidang Perpajakan)

1 PPh pasal 4(2) setor sendiri tgl 15 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya
2 PPh pasal 4(2) pemotongan tgl 10 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya
3 PPh pasal 15 setor sendiri tgl 15 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya
4 PPh pasal 15 pemotongan tgl 10 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya
5 PPh pasal 21 tgl 10 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya
6 PPh pasal 23/26 tgl 10 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya
7 PPh pasal 25 tgl 15 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya
8 PPh pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dg bea masuk, PPN, PPnBM) saat penyelesaian dokumen PIB  
9 PPh pasal 22 impor yang pemungutan oleh BC 1 hari kerja berikutnya hari kerja terakhir minggu berikutnya
10 PPh pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan hari yang sama dg pembayaran atas penyerahan barang 14 hari setelah masa pajak berakhir
11 PPN & PPnBM akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
12 PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan tgl 7 bulan berikutnya akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

 

Apabila pembayaran pajak dilakukan tidak tepat pada waktunya atau melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu pengenaan sanksi administrasi keterlambatan berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran ataupun sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) jika memang wajib pajak tidak menyetorkan pajak sampai dengan dilakukannya pemeriksaan oleh KPP.

Perhitungan masa keterlambatan dilakukan dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Sehingga, misalnya batas pembayaran PPh Pasal 21 masa pajak Februari adalah maksimal tanggal 10 bulan Maret, sedangkan Wajib Pajak melakukan pembayaran pada tanggal 15 bulan Maret, maka akan dikenakan bunga dengan tarif 2% di kali 1 bulan, meskipun dari kelebihan masa pembayaran hanya berjarak 5 hari dari batas ketentuan dan belum lintas bulan. Adapun pengenaan sanksi bunga ini dikenakan maksimal selama 24 bulan setelah batas waktu penyetoran seharusnya sampai dengan tanggal pembayaran ataupun sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).

Selain keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, keterlambatan pelaporan pajak pun akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan tergantun jenis SPT yang terlambat dilaporkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. SPT Masa Pajak selain PPN dan SPT Tahunan Pribadi = denda sebesar Rp. 100.000,-;

b. SPT Masa PPN = denda sebesar Rp. 500.000,-;

c. SPT Tahunan Badan = denda sebesar Rp. 1.000.000,-.

Pembayaran sanksi berupa bunga ataupun denda tersebut harus dilakukan berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh kantor pajak sesuai dengan peraturan perpajakan Pasal 14 UU KUP. Atas STP tersebut Wajib Pajak harus melunasi pajak yang masih terhutang dan sanksi bunga dan/atau denda yang terhutang sesuai yang tercantum dalam STP dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

 

Sumber :

  1. UU Perpajakan
  2. Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014

Leave a Reply

Your email address will not be published.