Ketentuan Umum Perpajakan
Ketentuan Umum Perpajakan

Ketentuan Umum Perpajakan

Pajak, menarik perhatian lebih dari masyarakat sejak adanya kebijakan Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak, khususnya di kalangan masyarakat bisnis. Ada kalangan yang memanfaatkan kebijakan ini karena mengerti akan manfaat dan risiko atas perpajakannya jika mereka ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, begitupun sebaliknya jika mereka tidak mengikuti kebijakan tersebut.

Namun ada juga kalangan masyarakat yang ternyata belum paham mengenai manfaat dan risiko dari kebijakan ini. Bahkan beberapa diantaranya justru sama sekali tidak paham terkait pajak itu sendiri. Sehingga mereka turut serta dalam pelaksanaan kebijakan Tax Amnesty ini semata-mata karena anjuran pihak lain atau rekan bisnisnya semata, tanpa menyadari dengan penuh apa hak dan kewajiban yang mereka dapatkan dari turut sertanya dalam kebijakan tersebut.

Sebelum jauh membahas mengenai Tax Amnesty berikut manfaat dan risiko maupun hak dan kewajibannya, sebaiknya kita ulas kembali pengetahuan kita mengenai dasar-dasar perpajakan. Apabila meninjau kembali peraturan dasar mengenai perpajakan yang diatur dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) UU nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, didapat bahwa definisi dari pajak itu sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang terikat dengan kewajiban perpajakan selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak sendiri memiliki 3 peran menurut UU KUP 2007, yaitu sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini berlaku bagi Wajib Pajak Perorangan maupun Badan.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP diberikan kepada Wajib Pajak yang yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan cara mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran secara sukarela sebagaimana dijelaskan di atas, padahal Wajib Pajak tersebut telah termasuk ke dalam kategori yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan untuk kemudian digunakan WP sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana seharusnya.

Menurut UU KUP pasal 2 ayat 4a, kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan yang dimaksud berkaitan dengan pajak terhutang, yaitu pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak terhutang tersebut harus disetorkan ke kas Negara untuk kemudian  mendapatkan SSP, yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Setelah mendapatkan bukti bayar tersebut, barulah Wajib Pajak dapat melaporkan SPT nya yang  dilaporkan secara berkala.

Pelaporan perpajakan tersebut dilakukan melalui penyusunan dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Saat ini penyampaian SPT dapat dilakukan secara online dimana pun.    

Berdasarkan periode pelaporannya, SPT dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Sedangkan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Terkait NPWP, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan penghapusan atas NPWP tersebut. Sebagaimana saat penerbitannya, penghapusan NPWP pun dapat dilakukan Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak. Penghapusan NPWP tersebut terjadi  apabila terdapat salah satu kondisi berikut :

  1. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
  2. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
  3. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
  4. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sumber :

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Leave a Reply

Your email address will not be published.