Surat Pemberitahuan (SPT)
Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan UU KUP Tahun 2007 Pasal 3, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Terkait penggunaan jenis Mata Uang, Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Adapun penandatanganan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

  1. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
  2. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
  3. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Ketentuan batas waktu penyampaian SPT ini dikecualikan untuk kedua kondisi berikut :

  1. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
  2. Batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam rangka meringankan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan bahwa Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pemberitahuan tersebut harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:

  1. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  2. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
  3. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
  4. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Dalam hal laporan keuangan yang dimaksu telah diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, maka Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Untuk saat ini, penyampaian SPT dapat dilakukan dengan 2 (dua) alternatif, yaitu secara online maupun secara langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak terdaftar). Apabila penyampaian SPT dilakukan secara online, maka bukti penerimaan disampaikan secara langsung dalam laman web pajak yang bersangkutan dalam bentuk notifikasi dan arsip bukti penerimaan yang tersimpan di web, maupun bukti penerimaan yang dikirim secara otomatis melalui email terdaftar dari Wajib Pajak yang bersangkutan, baik perorangan maupun Badan.

Sedangkan untuk Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan secara manual oleh pejabat yang ditunjuk yang dicantumkan pada bukti penerimaan manual berupa cetakan kertas yang kemudian diberikan kepada Wajib Pajak sebagai Bukti Penerimaan SPT yang sah. Penyampaian Surat Pemberitahuan pun dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pelaporan berupa bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Tanggal pengiriman SPT melalui pos atau jasa kurir yang ditunjuk sebagai partner KPP akan dianggap sebagai tanggal penyampaian SPT yang sah, selama Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap.

Apabila ternyata atas SPT yang disampaikan melalui pos tersebut ditemui terdapat ketidaklengkapan dokumen pendukung atau ketidaksesuaian pengisian SPT, maka akan diterbitkan surat konfirmasi pembatalan penerimaan SPT secara sah, yang kemudian harus dilakukan pelaporan ulang oleh Wajib Pajak dengan memperbaiki kekurangan sebagaimana yang disampaikan dalam surat konfirmasi tersebut.

 Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan, maka Wajib Pajak dapat dikenai sanksi administrasi sebagai berikut :

  1. denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
  2. denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya;
  3. dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan;
  4. serta denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Namun pengenaan sanksi administrasi berupa denda di atas tidak dilakukan apabila SPT tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dengan beberapa alasan berikut :

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
  4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
  5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
  7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
  8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Sumber :

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.